KBRN, Jakarta: PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 di Indonesia tersisa 56 hari lagi. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut, dihadapi 'badai ledakan' kasus Covid-19 yang tiba-tiba melonjak kembali.

Penyelenggara Pemilu 2024 seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti lonjakan kasus Covid-19 tersebut. Terlebih, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi penemuan kasus penularan virus penyebab Covid-19 varian baru.

Varian baru Covid-19 itu adalah JN.1. Varian JN.1 itu ditemukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Batam, dan Kepulauan Riau.

Bawaslu RI mewanti-wanti, 'ledakan' kasus Covid-19 yang kembali meningkat di Indonesia beberapa hari belakangan ini. Bawaslu merasa was-was, kasus Covid-19 tidak menurun disisa waktu perhelatan Pemilu 2024 yang tersisa 56 hari lagi.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku, lembaganya menunggu laporan resmi pemerintah, yakni Kemenkes. Laporan tersebut, nantinya dijadikan pedoman Bawaslu untuk melakukan mitigasi Covid-19 jelang Pemilu 2024.

"Sampai sekarang belum (ada perhatian khusus) ya, tapi kalau sudah ada laporan, kita koordinasikan ke badan kesehatan. Jika meningkat drastis, tentu harus berpikir ulang membuat mitigasi rencana," kata Bagja dalam keterangan persnya, Selasa (19/12/2023).

Mitigasi penanggulangan Covid-19 itu, Bagja menjelaskan, seperti kelengkapan pemungutan suara dan apapun yang berkaitan dengan kampanye Pemilu 2024. Terlebih, tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 sudah ditetapkan."Sehingga kemudian kita harus (mewaspadai lonjakan Covid-19). Pilkada (lalu) juga bisa (diselenggarakan) pada saat covid, Insya Allah saat pemilu juga bisa dilaksanakan," ucap Bagja.

Mengutip laman Kemenkes, Kasus Covid-19 pada Senin (18/12/2023), bertambah 2.243 orang, dengan total kematian dua kasus. Sementara, jumlah orang yang ditesting sebanyak 2.630 pasien.

Kasus aktif hingga saat ini masih berada di angka 2.204 kasus. Sepanjang Desember, ada 12 kematian yang dilaporkan.

Positivity rate sudah melampaui ambang batas 'aman' WHO yakni di angka 12 persen. Artinya, penularan di masyarakat jauh lebih luas dibandingkan data resmi yang terkonfirmasi.

Sementara, penambahan dua kasus kematian Covid-19 baru di Senin (18/12/2023) merupakan orang yang belum menjalani vaksinasi booster. Pasien tersebut memiliki riwayat komorbid tuberkulosis.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, tidak bisa sembarangan atau sepihak menggunakan anggaran Pemilu 2024 yang dimilikinya untuk perlengkapan kesehatan Covid-19. Hal ini merespons virus yang sempat banyak menelan korban jiwa itu terdeteksi meningkat kembali saat ini.

"Pemerintah yang dapat menentukan soal penggunaan anggaran Covid-19 dalam  KPU. Jadi kami tidak bisa sembarangan menggunakan," kata Hasyim di Jakarta, Rabu (6/12/2023) pekan ini.

Keputusan penggunaan anggaran Pemilu 2024 di tengah Covid-19, ia mengungkapkan, hanya bisa ditentukan oleh pemerintah. Karena, anggaran tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat bencana non-alam atau darurat Covid-19.

"Penentuan situasi Covid-19 atau tidak, atau istilahnya darurat bencana, istilah yang digunakan ya darurat bencana non-alam Covid-19. Yang punya kebijakan menentukan adalah pemerintah," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan, KPU menunggu keputusan pemerintah untuk penggunaan anggara tersebut. "Anggaran itu digunakan atau tidak, tentu saja merujuk kepada keputusan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkes membeberkan, kasus Covid-19 di Indonesia naik 80 persen. Jumlah kumulatif kasus Covid-19 mingguan mencapai 267 pasien, tepatnya pada periode 28 November hingga 2 Desember 2023.

Angka tersebut, meningkat dibandingkan sebelumnya, yakni 30-40 kasus per minggu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 si Indonesia.

"Pertama, adanya peningkatan kewaspadaan gejala pneumonia seperti yang merebak di China. Salah satu yang juga diperiksa jika ada keluhan batuk, pilek, kan tes Covid-19, ini gejala awalnya sama," kata Kepala Biro Komunikasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi, Selasa (4/12/2023).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan lembaganya mengantisipasi dan siap bila terjadi kondisi darurat Pemilu 2024. Tidak terkecuali, jika kondisi Covid-19 semakin melonjak.

"Dari informasi yang berkembang dalam sepekan terakhir inikan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Dan dikabarkan, sudah juga di Indonesia kasus Covid-19 meningkat," kata Hasyim, di Denpasar, Bali, Rabu (13/12/2023).

Hasyim mengaku, KPU pada dasarnya memiliki anggaran Pemilu dalam situasi Covid-19. Meski Demikian, penggunaanya harus sesuai ketentuan yang ada.

"Kita harapkan seluruh proses pemilu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan Covid. Karena dampak Covid di masyarakat khususnya Bali sangat besar seperti yang pernah dirasakan sebelumnya," ucap Hasyim.

KPU RI mengaku, telah mengundang seluruh tim kampanye Pilpres 2024 dalam membahas debat capres-cawapres. KPU pun membeberkan, teknis tema pelaksanaan debat capres-cawapres kepada seluruh tim kampanye.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, tiga paslon capres-cawapres Pilpres 2024 akan melakukan debat sebanyak lima kali. Pada debat pertama, tema yang diperdebatkan mulai dari persoalan hukum, HAM, hingga korupsi.

"Debat pertama, Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat kedua, Pertahanan, Keamanan, Geo Politik, dan Hubungan Internasional," kata Idham dalam keterangan persnya, Jumat (1/12/2023).

Debat ketiga, kata Idham, mengusung tema Ekonomi (Kerakyatan dan Digital). Mulai dari, Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.

"Debat keempat, soal Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyrakat Adat. Debat kelima, Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan," ucap Idham.

Diketahui, debat capres-cawapres digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024. Kemudian, satu kali pada Februari 2024.

Berikut jadwal debat capres-cawapres:

1. Selasa, 12 Desember 2023
2. Jumat, 22 Desember 2023
3. Minggu, 7 Januari 2024
4. Minggu, 14 Januari 2024
5. Minggu, 4 Februari 2024.